Minggu, 05 Mei 2013

MEMBANGUN SISTEM DAN POLA SUBISIDI YANG TEPAT DI SEKTOR PERTANIAN

Atang Trisnanto

Kandidat Master Pada Program Magister Ilmu Ekonomi IPB

Skema Umum Program Subsidi
Jenis subsidi bisa dikelompokkan berdasarkan sasaran penerima ataupun bentuk yang diberikan. Berdasarkan sasaran penerima, subsidi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu subsidi konsumen (consumer subsidy) dan subsidi produsen (producer subsidy). Sedangkan kelompok subsidi yang dikelompokkan berdasarkan bentuk subsidi yang diberikan, dibedakan menjadi subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy).

Skema masing-masing bentuk subsidi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Hyman (2005) menyebutkan bahwa subsidi dalam bentuk barang dipercayai lebih tepat sasaran. Jika diberikan dalam bentuk uang, dana transfer dari Pemerintah dikhawatirkan tidak dibelanjakan untuk keperluan yang dituju, melainkan dapat digunakan untuk belanja konsumsi, seperti membeli rokok, pulsa telepon, perhiasan, atau lainnya. Hal ini bisa dilihat dari model-model penyimpangan Bantuan Tunai Langsung (BLT). Akibatnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah program pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat sementara dan konsumtif. Kebijakan dana kompensasi BBM menimbulkan berbagai problematika sosial tersendiri. Dampak yang sangat besar dari kebijakan ini adalah dampak sosial. Walaupun dampak ini tidak mudah untuk dikuantifikasi, tetapi kebijakan masif transfer menyimpan potensi yang besar untuk menyulut kecemburuan sosial, merusak tatanan dan ikatan sosial dilevel bawah.

Sebaliknya, jika subsidi dalam bentuk barang, dikhawatirkan barang yang diberikan tidak sesuai dengan harapan konsumen atau masyarakat mengingat proses pengadaan barang Pemerintah seringkali diwarnai proses yang tidak sehat dan banyak penyimpangan. Misal, penyaluran raskin yang sering ditemukan kualitas beras yang sangat jauh dari ketentuan dan akhirnya tidak dikonsumsi. Meskipun harga beras dipatok Rp. 6.000,-/kg dengan subsidi dari Pemerintah sebesar Rp. 4.000,-kg  namun pada kenyataannya beras yang disalurkan kualitasnya jauh dari kualitas beras seharga Rp. 6.000,-/kg.

Selain masalah kualitas barang, bentuk bantuan ke masyarakat juga melahirkan kerawanan sosial. Dartanto (Media Indonesia, 12 September 2005) menyebutkan bahwa pada kasus penyaluran Raskin di sebuah desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa ketika raskin hanya diberikan kepada kelompok miskin ternyata menimbulkan kecemburuan bagi kelompok yang nyaris miskin dan tidak miskin.

Terlepas dari permasalahan penyaluran subsidi di lapangan, secara ekonomi, skema program subsidi dapat membantu keterjangkauan daya beli masyarakat karena harga barang menjadi lebih rendah dibanding harga pasar. Dalam subsidi harga BBM, dengan anggaran pos subsidi, harga BBM bersubsidi menjadi lebih rendah dibanding harga pasar. Hal ini akan membuat jumlah konsumsi barang menjadi naik. Hal ini bisa dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Grafik Konsumsi Barang Bersubsidi
 

 
Secara umum, program-program subsidi yang telah digulirkan oleh Pemerintah dalam beberapa tahun kebelakang dapat diringkas dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Beberapa bentuk program subsidi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.
Program Subsidi
Penerima
Bentuk
Consumer
Producer
Uang
Barang
Bantuan Langsung Tunai (BLT)



Subsidi Harga BBM & Gas



Subsidi Tarif Dasar Listrik



Bantuan Operasional Sekolah



Beasiswa Pelajar Miskin



Program Keluarga Harapan



Raskin



Subsidi Pupuk Kimia



Bantuan Langsung Pupuk Organik


Bantuan Langsung Benih Unggul


Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan



Kredit Usaha Rakyat



Kredit Ketahanan Pangan dan Energi



Jamkesmas



Askeskin



Subsidi KPR (Kredit Perumahan Rakyat)



Rumah Swadaya



KUBE (Kelompok Usaha Bersama)





Studi Kasus : Program Subsidi Produsen Sektor Pertanian
Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih detail mengenai subsidi produsen, terutama program subsidi di sektor pertanian. Peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari kinerja sektor pertanian dan ekonomi perdesaan serta ketahanan pangan. Namun, subsidi APBN untuk sektor pertanian dalam arti luas masih jauh dari mencukupi.

Subsidi untuk sektor pertanian hanya berkisar 2% dari APBN. Jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan subsidi untuk BBM, tarif dasar listrik, maupun pertahanan dan keamanan. Itu menunjukkan suatu hal yang timpang.  Jadi, tidak  usah kita bicara soal revitalisasi pertanian dan mengenjot produksi pertanian, terlebih lagi swasembada pangan, selama Pemerintah masih menganaktirikan sektor pertanian.

Subsidi sektor sektor pertanian perlu ditingkatkan, setidaknya hingga 10%, karena sektor pertanian memiliki dampak yang besar pada Pendapatan Domestik Bruto (GNP), penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan angka kemiskinan terutama kemiskinan di pedesaan.

Dalam skema subsidi sektor pertanian, Pemerintah tampak hanya memfokuskan diri pada subsidi input dengan maksud agar biaya produksi pertanian menjadi lebih murah. Subsidi pupuk, bantuan langsung benih unggul, bantuan pestisida, dan permodalan menjadi program utama Pemerintah dalam satu dasawarsa terakhir.

Bentuk subsidi produsen sendiri bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu :
  1. Input Subsidy
  2. Perlindungan Harga (Floor Price)
  3. Insurance
  4. Income Subsidy

Input Subsidy diberikan dalam bentuk pemberian input produksi yang bertujuan untuk menaikkan produktivitas dan menekan tingginya biaya produksi. Bentuk subsidi ini antara lain adalah subsidi harga pupuk urea, bantuan langsung pupuk organik, bantuan langsung benih unggul, bantuan pestisida, ganti rugi gagal panen (puso), inseminasi buatan (IB) untuk sapi. 

Grafik 2. Pengaruh Subsidi Input terhadap Produksi

 
Dari Grafik 2 diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya subsidi input seperti subsidi pupuk atau inseminasi buatan, maka produksi akan naik. Sebagai contoh, jika tidak disubsidi pupuk maka petani hanya mampu membeli pupuk urea sebanyak 1,5 kuintal (titik X1) sehingga hasil produksi padi per hektarnya adalah Y1. Apabila harga pupuk disubsidi, maka petani dapat membeli sebanyak 2,5 kuintal (titik X2) sehingga sesuai dengan kebutuhan pupuk berimbang dan dapat menaikkan produksi menjadi Y2.

Grafik peningkatan produksi tersebut hampir sama dengan peningkatan jumlah konsumsi barang bersubsidi seperti yang disampaikan oleh Robert Pyndick. Pyndick (2009) menyebutkan bahwa ketika Pemerintah memberikan subsidi, maka tingkat permintaan bergeser sebesar perubahan dari Q1 menuju Q2, dimana Q2 > Q1. Ini yang dia sebut sebagai efek positif dari subsidi, yaitu daya beli meningkat.
Begitu pula dengan subsidi untuk inseminasi buatan (IB) pada sapi betina. Apabila tanpa menggunakan IB (pada titik X1), maka ada kemungkinan terjadinya peluang kegagalan pembuahan sapi betina akibat kurangnya sapi jantan yang dimiliki petani. Namun, dengan pemanfaatan teknologi melalui subsidi inseminasi buatan, terjadi peningkatan kemungkinan keberhasilan pembuahan sehingga meningkatkan produksi menjadi Y2.

Upaya penerapan subsidi produsen tersebut di budidaya padi-jagung dan budidaya produksi ternak sapui diklaim Pemerintah mampu menaikkan produksi padi, jagung, dan sapi di tahun 2012. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi Pangan Utama Tahun 2011-201  

Bentuk subsidi input yang lain adalah perlindungan harga (floor price). Untuk sektor pangan, dibuat Perpres tentang penetapan HPP (harga pembelian pemerintah) untuk komoditas gabah berupa harga dasar (floor price). Untuk harga gabah kering panen, saat ini HPP nya sebesar Rp. 3.600/kg. Apabila harga pasar berada dibawah HPP, maka Pemerintah melalui instrumen fiskal yang dikelola oleh Bulog wajib menyerap gabah petani dengan harga sesuai HPP.

Jika dilihat dari harga pasar gabah yang saat ini cukup tinggi dan selalu diatas HPP, Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan subsidi tersebut mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan petani yang bisa dilihat dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) seperti pada Grafik 3.

Grafik 3. Nilai Tukar Petani Tahun 2009-2012
      


                           
Sumber : BPS (2013)

Selain input subsidy dan perlindungan harga, producer subsidy dapat diberikan dalam bentuk insurance dan income subsidy. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan menggulirkan asuransi gagal panen pada triwulan I tahun 2013 ini untuk lahan seluas 100 ribu Ha sebagai program uji coba. Setiap Ha sawah diasuransikan dengan premi Rp. 300 ribu per tahun dengan subsidi dari Pemerintah sebesar Rp. 200 ribu per tahun dan petani membayar Rp. 100 ribu per tahun. Apabila terjadi gagal panen atau puso, maka pihak asuransi akan mengganti sebesar Rp. 3,75 juta per Ha.

Kelemahan dari subsidi input di sektor pertanian selama ini antara lain adalah :
Penyelewengan program sehingga tidak tepat sasaran. Akibatnya petani kecil yang seharusnya mendapat program justru tidak menerima karena diselewengkan seperti kasus penyelundupan subsidi pupuk ke perkebunan.

Subsidi input dalam bentuk barang seperti benih unggul tidak berkualitas karena lelang pengadaan barang yang terindikasi korupsi. Akhirnya, benih yang disalurkan tidak berkualitas dan justru merugikan petani akibat produksi yang rendah.

Subsidi bunga kredit tani tidak termanfaatkan secara optimal karena perbankan terlalu ketat dalam mekanisme penyaluran kepada petani ataupun kelompok tani. Berbagai macam program subsidi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara tajam akibat jatuhnya harga komoditas pertanian pada saat panen raya.

Dengan berbagai kelemahan tersebut, beberapa pihak mencoba memberikan masukan untuk mengubah pola subsidi input menjadi subsidi ouput, yaitu dalam bentuk pembelian komoditas pangan utama oleh Pemerintah dengan harga minimal. Penerapan subsidi output untuk gabah misalnya, memungkinkan harga gabah para petani tetap stabil, paling tidak sesuai dengan jumlah subsidi input yang diberikan Pemerintah. Subsidi output juga mampu menjaga agar harga komoditi tidak jatuh, serta melindungi harga gabah para petani.
Tantangan atau kelemahan dari subsidi output adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai subsidi jatuh bukan ke petani, tetapi malah ke pedagang atau penggilingan. Oleh karena itu, pendataan atau pendaftaran para petani harus akurat dan pengawasan di lapangan juga harus diperketat.


DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2013. Rilis ARAM III Capaian Produksi Pangan Tahun 2012. BPS. Jakarta

BPS. 2012. Data Statistik Ekonomi Indonesia. BPS. Jakarta
Hyman,  ND. 2005.  Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. Thomson Learning.

Pendrill, C. 2000. The English Reformation: crown power and religious change, 1485-1558. Heinemann. ISBN 0-435-32712-7
Pyndick, R. 2009.  Microeconomics. Pearson Education, Inc.

Todaro, MP,  Smith, SC. 2009. Economic Development. 10th edition. Addison Wesley. p. 839. ISBN 978-0-321-48573-1.
www.antaranews.com/berita/352015/angka-kemiskinan-selama-2012-menurun

0 komentar :

Poskan Komentar